Kontrak Bisnis Internasional

MAKALAH

KONTRAK BISNIS INTERNASIONAL

Diajukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Contract Drafting

Oleh Dosen : Muhammad Kholid S.H, M.H

Disusun Oleh :

Bela Nurlela Analia	: 1143020032
Firmansyah	: 1143020062

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

KONSENTRASI HUKUM PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUNAN GUNUNG DJATI

BANDUNG

 2017 M/1438H

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sang Pencipta alam semesta, manusia, dan kehidupan beserta seperangkat aturan-Nya, karena berkat limpahan rahmat, taufiq, hidayah serta inayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan makalah dengan tema “Kontrak Bisnis Internasional” yang sederhana ini dapat terselesaikan.

Maksud dan tujuan dari penulisan makalah ini tidaklah lain untuk memenuhi salah satu dari sekian kewajiban mata kuliah Contract Drafting serta merupakan bentuk langsung tanggung jawab kami pada tugas yang diberikan.

Demikian pengantar yang dapat penulis sampaikan dimana kamipun sadar bawasannya kami hanyalah seorang manusia yang tidak luput dari kesalahan dan kekurangan, sedangkan kesempurnaan hanya milik Tuhan hingga dalam penulisan dan penyusununnya masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif akan senantiasa kami nanti dalam upaya evaluasi diri.

Akhirnya kami hanya bisa berharap, bahwa dibalik ketidak sempurnaan penulisan dan penyusunan makalah ini adalah ditemukan sesuatu yang dapat memberikan manfaat atau bahkan hikmah bagi penulis, pembaca, dan bagi seluruh mahasiswa-mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Amin ya Rabbal ‘alamin.

Wassalalam.

Bandung,   Februari 2017

Penulis…

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ......................................................................................................  i

DAFTAR ISI .....................................................................................................................  ii

BAB I PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang Masalah ..........................................................................................  1

B.     Rumusan Masalah ...................................................................................................  1

BAB II PEMBAHASAN

A.    Pengertian Kontrak Bisnis Internasional .................................................................  2

B.     Karakteristi Kontrak Bisnis Internasional ...............................................................  3

C.     System Hukum Yang Mempengaruhi Kontrak

Bisnis Internasional .................................................................................................  4

D.    Prinsip Prinsip Kontrak Bisnis Internasional ...........................................................  8

E.     Klausula Kontrak Bisnis Internasional ...................................................................  10

BAB III PENUTUP

A.    Simpulan .................................................................................................................  13

Daftar Pustaka .................................................................................................................... iii

BAB I

PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang Masalah

Di era globalisasi dewasa ini, transaksi bisnis sering dilakukan oleh para pelaku binis yang bersaldari negara yang berbeda-beda. Transaksi bisnis tidak dapat lagi dibatasi oleh wilayah negara maupun kewarganegaraan para pelaku bisnis. Transaksi bisnis tidak dapat lagi terbatas pada transaksidomestik. Apabila tujuan para pelaku bisnis adalah untuk memperluas pasar dan meninkatkan keuntungan mereka, maka mereka harus melakukan transaksi bisnis internasional dengan partner asing mereka.

Hal ini juga semakin disadari oleh para pelaku bisnis di Indonesia. Semakin banyak pelaku bisnis di Indonesia, baik itu perorangan, badan usaha, badan hukum swasta, maupun badan hukum publik atau BUMN yang melakukan transaksi bisnis internasional. Akan tetapi berdasarkan pengetahuan penulis, masih sedkit ahli hukum di Indonesia yang menguasai teori hukum dan teknik penyusunan kontrak bisnis internasional. Oleh karena itu, sering ditemukan pelaku bisnis atau konsultan hukum di Indonesia yang menyusun kontrak bisnis internasional yang tidak sesuai teori hukum perdata internasional atau tidak sesuai dengan praktik kebiasaan internasional. Disamping itu, sering juga ditemukan bahwapelaku bisnis Indonesia menyerahkan penyusunan kontrak bisnis internasioanalnya kepada pihak lawannya demikian saja, sehingga yang menentukan isi kontrak bisnis tersebut adalah pihak asing.

B.     Rumusan Masalah

1.         Devinisi kontrak bisnis internasional?

2.         Karakteristik kontrak bisnis internasional?

3.         Sistem huku yang mempengaruhi bisnis internasional?

4.         Prinsip-prinsip kontrak bisnis internaional?

5.         Klausula kontrak bisnis internasional?

BAB II

PEMBAHASAN

A.    Pengertian Kontrak Bisnis Internasional

1.   Pengertian Kontrak

Kontrak adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh dua atau lebih pihak dimana masing-masing pihak yang ada didalamnya dituntut untuk melakukan satu atau lebih prestasi.Dalam pengertian demikian kontrak merupakan perjanjian. Namun demikian kontrakmerupakan perjanjian yang berbentuk tertulis.[1]

2.   Pengertian Kontrak Bisnis

Kontrak Bisnis merupakan suatu perjanjian dalam bentuktertulis dimana substansi yangdisetujui oleh para pihak yang terikat didalamnya bermuatan bisnis. Adapun bisnis adalah tindakan-tindakan yang mempunyai nilai komersial. Dengan demkiankontrak bisnis adalah perjanjian tertulis antara dua lebih pihak yang mempunyai nilai komersial. Dalam pengertian yang demikian kontrak bisnis harus dibedakan dengan suatu kontrak kawin atau perjanjian kawin.

Kontrak Bisnis dapat dibagi menjadi empat bagian apabila dilihat dari segi pembuktian: Pertama adalah Kontrak Bisnis yang dibuat dibawah tangan dimana para pihakmenandatangani sebuah Kontrak Bisnis diatas materai. Kedua adalah Kontrak Bisnisyang didaftarkan (waarmerken) oleh notaries. Ketiga adalah Kontrak Bisnis yang

dilegalisasikan didepan notaries. Keempat adalah Kontrak Bisnis yang dibuat dihadapan

notaries dan dituangkan dalam bentuk akta notaries. Walaupun ada emoat perbedaan darisegi pembuktian namun demikian hal tersebut tidak mempengaruhi keabsahan isi dari apayang diperjanjikan oleh para pihak.

Sehubungan dengan Kontrak Bisnis yang dituangkan dalam bentuk akta notaries, adabeberapa Kontrak Bisnis yang oleh undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaries, misalnya perjanjian yang menyangkut pendirian perseroan terbatas atau perjanjian jual belitanah. Sedangkan ada Kontrak Bisnis yang karena kebiasaan dituangkan dalam bentuk akta notaris, misalnya Perjanjian Pinjam Meminjam, Perjanjian Penjaminan Emisi dan lain-lain. Ada pula Kontrak Bisnis yang dituangkan dalam bentuk akta notaries karena memang dikehendaki secara demikian oleh para pihak.

3.      Pengertian Kontrak Bisnis Internasional

Kontrak Bisnis dilihat dari unsurnya dapat dibagi menjadi dua kategori. Pertama adalahKontrak Bisnis Domestik dan kedua adalah Kontrak Bisnis Internasional. Adapun yangmembedakan antara Kontrak Bisnis Domestik dengan Internasional adalah ada tidaknyaunsure internasional. Unsur internasional dapat berupa para pihaknya, substansi yang diatur dan lain-lain. Sebagai contoh apabila dalam suatu kontrak. Sebagai contoh apabiladalam suatu kontrak bisnis para pihak yang mengikatkan diri adalah warga negara atau badan hukum asing maka hal ini sudah dapat dikategorikan sebagai Kontrak Bisnis Internasional. Contoh Kontrak Bisnis Internasional adalah Perjanjian Pendirian Usaha

Patungan (Joint Venture Agreement), perjanjian Pinjam Meminjam (Loan Agreement)

antara badan hukum Indonesia dengan bank asing, Perjanjian Penjaminan Emisi (Underwriting Agreement) antara Emiten Indonesia dengan Penjamin Emis Efek

berbadan hokum asing dan lain-lain.

B.     Karakteristik Kontrak Bisnis Internasional

Ciri khas atau karakteristik yang paling penting dari suatu kontrak adalah adanya kesepakatan bersama (mutual consent) para pihak. Kesepakatan bersama ini bukan hanya merupakan karakteristik dalam pembuatan kontrak, tetapi hal itu penting sebagai suatu niat yang diungkapkan kepada pihak lain. Disamping itu, sangat penting untuk suatu kontrak yang sah dibuat tanpa adanya kesepakatan bersama.[2]

Seperti diketahui bersama bahwa hukum kontrak adalah hukum perdata (privat). Hukum ini memusatkan perhatian pada kewajiban untuk melaksanakan kewajiban sendiri (self imposed obligation). Disebut sebagai bagian dari hukum perdata karena pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam kontrak, murni menjadi urusan pihak-pihak yang berkontrak. Kontrak dalam bentuk yang paling klasik, dipandang sebagai ekspresi kebebasan manusia untuk memilih dan mengadakan perjanjian. Kontrak merupakan wujud dari kebebasan (freedom of contract) dan kehendak bebas untuk memilih (freedom of choice). Sejak abad ke-19 prinsip-prinsip itu mengalami perkembangan dan berbagai pergeseran penting. Pergeseran demikian disebabkan oleh:

1.      Tumbuhnya bentuk-bentuk kontrak standar.

2.      Berkurangnya makna kebebasan memilih dan kehendak para pihak, sebagai akibat meluasnya campur tangan pemerintah dalam kehidupan rakyat.

3.      Masuknya konsumen sebagai pihak dalam berkontrak.

C.    Sistem Hukum yang Mempengaruhi Bisnis Internasional[3]

1.      Hukum Nasional

Hukum Nasional adalah sumber hukum yang utama (primer) dalam hukum kontrak internasional. Sebagai contoh, misalnya aturan-aturan kontrak atau untuk sahnya perjanjian di Indonesia tercantum dalam KUHPerdata dan aturan-aturan lainnya yang terkait dengan objek kontraknya.

Hukum Nasional disini termasuk pula aturan-aturan hukum pemerintah yang terkait baik secara langsung atau tidak langsung dengan objek kontrak itu sendiri. Misalnya, aturan-aturan dalam negeri dimana kontrak tersebut dilaksanakan terkait dengan aturan-aturan hukum mengenai perburuhan, perpajakan, perlindungan konsumen, perlindungan lingkungan, perizinan dan lain-lain.

2.      Dokumen Kontrak

Kesepakatan atau persetujuan merupakan hukum bagi para pihak. Aturan hukum Indonesia, misalnya menyatakan bahwa persetujuan-persetujuan yang dibuat para pihak adalah undang-undang bagi para pihak.

Di samping pilihan hukum berupa hukum nasional, muatan atau ketentuan-ketentuan pasal dalam dokumen kontrak adalah “undang-undang” yang utama, bahkan yang terpenting bagi para pihak.

3.      Kebiasaan Perdagangan Internasional

Kebiasaan (internasional) dibidang perdagangan telah umum diakui sebagai suatu aturan hukum yang mengikat. Sumber hukum ini sering disebut juga dengan istilah lex mercatoria (hukum para pedagang). Disebut demikian, karena hukum ini lahir dan berkembang berkat praktek atau kebiasaan yang dilakukan oleh para pedagang sendiri. Karena sering dilakukan dan ada perasaan bersalah apabila tidak dilakukan, maka sumber hukum ini dianggap mengikat diantara mereka.

4.      Prinsip-prinsip Hukum Umum mengenai Kontrak

Prinsip-prinsip hukum umum telah cukup lama dikenal sebagai salah satu sumber hukum kontrak internasional. Dalam klausul-klausul kontrak, khususnya kontrak-kontrak negara dan kontrak-kontrak oleh organisasi internasional, prinsip-prinsip hukum umum telah dipilih sebagai salah satu alternatif hukum yang berlaku terhadap kontrak.

Contoh prinsip-prinsip hukum umum nasional yang kemudian dapat dipinjam dan diterapkan dalam hukum kontrak internasional antara lain adalah prinsip vacta sun servanda, prinsip i’tikad baik, prinsip keadaan kahar. Prinsip lainnya misalnya adalah prinsip ganti rugi (kompensasi).

5.      Putusan Pengadilan

Putusan pengadilan sifatnya merupakan sumber hukum tambahan. Sumber hukum ini cukup penting untuk mengetahui posisi pengadilan terhadap aturan-aturan kontrak internasional. Termasuk didalamnya posisi pengadilan terhadap sumber-sumber hukum yang tercantum diatas.

Salah satu contoh putusan pengadilan yang penting adalah sengketa mengenai keabsahan kontrak lisensi di Indonesia.

6.      Doktrin

Doktrin atau pendapat para sarjana terkemuka dan diakui kepakarannya didunia merupakan sumber hukum yang tidak kalah pentingnya dari sumber-sumber hukum yang lain. Sumber hukum ini dapat dipandang sebagai sumber hukum tambahan. Artinya, doktrin dapat dijadikan acuan untuk menegaskan ada tidaknya suatu ketentuan hukum. Mengenai suatu objek kontrak. Pendapat sarjana ini dapat berupa pendapat yang tertulis dalam berbagai literatur (buku, artikel, dan sebagainya). Tetapi juga dapat berwujud dalam catatan-catatan berupa pendapatan dalam suatu proses perancangan perjanjian internasional.

Bahkan doktrin sebenarnya juga dapat tercermin dari putusan-putusan pengadilan. Hakim-hakim di berbagai majelis pengadilan internasional, baik arbitrase maupun mahkamah atau pengadilan internasional antara lain terdiri dari para sarjana yang bertindak dalam kapasitasnya sebagai hakim. Umumnya mereka berasal dari kalangan dunia perguruan tinggi terkemuka didunia.

7.      Perjanjian Internasional (mengenai kontrak)

Perjanjian Internasional dibidang kontrak, seperti halnya hukum nasional, adalah sumber hukum utama (primer). Sumber hukum ini tidak kalah pentingnya dibanding sumber hukum utama lainnya, yaitu hukum nasional dan dokumen kontrak yang akan mengatur dan berpengaruh terhadap kontrak-kontrak yang dibuat oleh para pihak.

Hukum yang Berlaku dalam Kontrak Bisnis Internasional

1.       Pilihan hukum adalah suatu keadaan dimana para pihak yang terlibat dalam kontrak diberikan kebebasan untuk memilih sendiri hukum yang dipakai dalam kontrak mereka.

2.        Ada 3 (tiga) batasan dalam pilihan hukum:

a.    Pilihan hukum harus dilakukan kepada sistem hukum yang terkait dengan perjanjian peristiwa kasus para pihak HPI tersebuttersebut (dipakai oleh negara penganut civil law). Sedangkan dalam common law, pilihan hukumnya boleh dilakukan terhadap sistem hukum dari negara-negara yang tidak terkait dengan kasus yang dihadapi oleh para pihak asalkan pilihan hukum tersebut bermanfaat bagi perjanjian yang dibuat oleh para pihak.

b.  Pilihan hukum tidak boleh mengandung unsur penyelundupan hukum.

c.   Pilihan hukum tidak boleh melanggar ketertiban umum.

3.    Empat macam pilihan hukum dalam Hukum Perdata Internasional, yaitu:

a.  Pilihan hukum secara tegas

b.  Pilihan hukum secara diam-diam

c.  Pilihan hukum yang dianggap (presumptio iuris)

d.  Pilihan hukum secara hipotetis.

4.  Menurut teori lex loci contractus, suatu kontrak ditentukan oleh hukum di mana tempat kontrak itu dibuat. Di dalam praktek dagang internasional dewasa ini, teori ini sukar sekali diterapkan, karena kontrak sering kali diadakan tanpa kehadiran para pihak pada tempat yang sama. Negara-negara yang menganut teori inidiantaranya adalah: Cekoslowakia, Mesir, Iran, Italia, Jepang Polandia dan Thailand.

5. Menurut mail box theory bilamana kedua belah pihak dalam suatu kontrak internasional tidak saling bertemu muka (misalnya melalui surat-menyurat), maka yang penting adalah saat salah satu pihak mengirimkan surat yang berisi penerimaan atas penawaran yang diajukan oleh pihak lainnya. Hukum yang berlaku bagi kontrak tersebut adalah hukum negara pihak yang mengirimkan penerimaan penawaran tadi.

6. Di negara-negara civil law sebaliknya dikembangkan teori deklarasi (theory of declaration). Menurut teori ini, penerimaan terhadap penawaran oleh yang ditawari harus dinyatakan (declared). Surat pernyataan penerimaan penawaran harus sampai kepada pihak yang menawarkan, dan penerimaan penawaran tersebut harus diketahui oleh pihak yang menawarkan.

7. Menurut teori lex loci solutionis hukum yang berlaku bagi suatu kontrak adalah tempat di mana kontrak tersebut dilaksanakan.Teori ini digunakan untuk menentukan akibat-akibat hukum dari suatu perjanjian.

8. The most characteristic connection adalah suatu asas yang menentukan bahwa yang menjadi the proper law of contract adalah sistem hukum yang dianggap memberi sistem prestasi yang khas dalam suatu jenis kontrak tertentu.

9. Lex mercatoria adalah seperangkat prinsip-prinsip umum, dan ketentuan hukum kebiasaan yang secara langsung dapat digunakan dalam dunia perdagangan internasional, tanpa harus terikat pada ketentuan hukum nasional suatu negara.

D.    Prinsip-Prinsip Kontrak Bisnis Internasional

Prinsip-prinsip Kontrak Internasional UNIDROIT (the UNIDROIT) Principle of Internasional Contracts) tahun 1994 selanjutnya disebut prinsip UNIDROIT adalah sumber hukum kontrak internasional yang juga penting disamping CISG 1980. UNIDROIT berupaya  menciptakan suatu harmonisasi hukum atau aturan-aturan dalam perdagangan internasional. Harmonisasi ini dimaksudkan agar perbedaan suatu sistem hukum dengan sistem hukum lainnya tidak menjadi rintangan atau kendala bagi para pihak dalam melakukan transaksi perdagangan internasional.

a.       Prinsip-prinsip Pengaturan

Prinsip UNIDROIT mengakui prinsip-prinsip penting dalam hukum kontrak internasional. Prinsip tersebut adalah:

1)      Prinsip kebebasan berkontrak

Prinsip kebebasan berkontrak termuat dalam Pasal 1:1 Prinsip UNIDROIT. Pasal ini menegaskan adalah kebebasan para pihak untuk membuat kontrak, termasuk kebebasan untuk menentukan apa yang mereka sepakati. Pasal ini menyatakan; “The parties are free to enter into a contract and to determine its content.”

Dalam komentarnya terhadap pasal ini, UNIDROIT menambahkan pula kebebasan para pihak untuk membuat kontrak ini termasuk didalamnya kebebasan untuk menentukan dengan siapa ia akan menentukan mitra bisnisnya. Status seseorang ini, seperti ditegaskan dengan tepat oleh Bonell, tidak tergantung pada sistem hukum yang dianutnya, atau nasionalitasnya.

2)      Prinsip pengakuan hukum terhadap kebiasaan dagang

Prinsip kekuatan menikat praktek kebiasaan dagang merupakan prinsip yang disebut pula sebagai keterbukaan terhadap kebiasaan dagang. Pengakuan pada praktek kebiasaan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa kebiasaan dagang bukan saja secara fakta mengikat tetapi juga karena ia berkembang dari waktu ke waktu. Prinsip ini termuat dalam Pasal 1:8 Prinsip UNIDROIT. Menurut pasal ini para pihak tidak saja terikat oleh kebiasaan dagang yang telah berlaku diantara mereka dan kebiasaan dagang yang mereka sepakati, tetapi juga oleh “a usage which the have widely known to and regularly observed in international trade by parties in the particular trade concerned, except where the application of such a usage would be unreasonable.”

3)      Prinsip i’tikad baik

Itikad baik adalah prinsip yang sebenarnya mencerminkan warna “hukum Eropa” dari UNIDROT. Prinsip ini termuat dalam Pasal 1:7 yang menyatakan “each party must act in accordance with good faith and fair dealing in internasional trade.” Tujuan utama prinsip ini sebagaimana yang dicitakan oleh UNIDROIT adalah tercapainya suatu keadaan yang adil dalam transaksi-transaksi dagang internasional.

4)      Prinsip force majeure.

Prinsip force majeure atau keadaan memaksa termuat dalam Pasal 7:1 Prinsip UNIDROIT. Prinsip ini penting mengingat peristiwa yang terjadi dikemudian hari yang berada diluar kendali para pihak dapat setiap saat terjadi. Prinsip ini sebenarnya lebih banyak menggunakan prinsip yang dikenal dalam konsep hukum kontinental.

b.      Substansi Pengaturan

Prinsip UNIDROIT terdiri dari preambul dan 119 pasal yang terbagi dalam 7 bab yaitu:

1.      Bab 1: “General Provisions”

2.      Bab 2: “Formation”

3.      Bab 3: “Validity”

4.      Bab 4: “Interpretation”

5.      Bab 5: “Content”

6.      Bab 6: “Performance”

7.      Bab 7: “Non-Performance”

c.       Syarat Formal Kontrak

Pengertian tertulis (suatu kontrak) dalam prinsip UNIDORIT tampak dirumuskan secara luas. Dalam Pasal 1:10. Prinsip ini bertujuan untuk memperhatikan adanya pesanan-pesanan data yang semakin banyak.

d.      Pilihan Hukum

Salah satu prinsip penting dalam prinsip UNIDROIT ini diakuinya kebebasan para pihak dalam memilih atau menerapkan prinsip UNIDROIT ini dalam kontrak-kontrak mereka.

e.       Signifikasi Prinsip UNIDROIT

Prinsip UNIDROIT tidak memiliki kekuatan hukum apapun. Sarjana terkemuka yang merupakan pakar bidang hukum ini, yairu Prof. Bonnell, menyatakan prinsip ini hanya sekedar instrumen yang memiliki kekuatan ‘pengaruh’ saja (persuasive value).

Terlepas dari pendapat diatas, dilihat dari fungsi dan substansi pengaturannya, prinsip kontrak UNIDROIT memberikan nilai hukum kontrak internasional yang sebenarnya penting artinya. Upaya harmonisasi ke arah hukum kontrak internasional ini sedikit banyak telah tercermin dari hasil yang terdapat dalam prinsip-prinsip kontrak internasional UNIDROIT ini.

E.     Klausula Kontrak Bisnis Internasional

1.      Klausul Most-Favoured Nation (MFN)

Adalah klausul yang mensyaratkan perlakun non-diskriminasi dari suatu negara terhadap negara lainnya. Perlakuan ini diberikan karena masing-masing negara terikat dalam suatu perjanjian internasional. Berdasarkan klausul ini salah satu negara yang memberikan perlakuan khusus atau preferensi kepada suatu negara, maka perlakuan tersebut harus juga diberikan kepada negara-negara lainnya yang tergabung
dalam suatu perjanjian.

Peran klausul ini penting. Klausul ini menurut Houtte, memberikan suatu derajat perlakuan sama (equitable treatment) dalam hubungan ekonomi internasional. Dengan klausul ini, hubungan-hubungan perdagangan internasional dapat berkembang. Menurut Houtte, klausul MFN biasanya diikuti oleh dua sifat cukup penting, yaitu:
(a) reciprocal (timbal balik), artinya pemberian MFN ini diberikan dan disyaratkan oleh masing-masing negara. Jadi sifatnya timbal balik; dan

(b) unconditional (tidak bersyarat), artinya negara anggota lainnya dalam suatu perjanjain berhak atas perlakuan- perlakuan khusus yang diberikan kepada negara ketiga.

2. Equal treatment (perlakuan sama)

Adalah klausul lainnya yang juga disyaratkan harus ada dalam perjanjian-perjanjian internasional. Menurut klausul ini, negara-negara peserta dalam suatu perjanjian disyaratkan utuk memberikan perlakuan yang sama satu sama lain. Klausul ini karena itu menyatakan bahwa warga negara dari suatu negara anggota harus juga diperlakukan sama halnya seperti warga negara di negara anggota lainnya.
Klausul seperti ini hingga sekarang ini jarang ditemukan dalam praktek perjanjian antar negara. Memang, sulit untuk menemukan klausul ini dalam praktik. Suatu negara bagaimana pun juga memiliki kewajiban utama kepada negaranya daripada kepada warga negara asing. Adalah kewajiban suatu negara untuk mensejahterakan warga negaranya (daripada mensejahterakan warga negara anggota lain yang berada di dalam wilayahnya).

Namun demikian klausul ini tampak nyata dalam kesepakatan-kesepakatan hukum internasional di bidang penyelesaian sengketa, misalnya arbitrase internasional. Misalnya pasal 18 UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration. Pasal 18 ini yang berada di bawah judul ‘Equal Treatment of Parties’, menyebutkan: “The parties shall be treated with equality and each party shall be given a full opportunity of presenting his case.”

Pasal 18 ini menggambarkan prinsip universal mengenai perlakuan sama di depan hukum. Pasal ini mensyaratkan perlakuan sama terhadap para pihak yang bersengketa. Mereka pun harus diberi kesempatan yang sama untuk membela perkaranya di hadapan badan arbitrase. Dalam berbagai sistem hukum di dunia, tidak ada ketentuan yang dapat mengenyampingkan prinsip ini.

BAB III

PENUTUP

A.    Simpulan

Kontrak Bisnis dilihat dari unusurnya dapat dibagi menjadi dua kategori. Pertama adalah Kontrak Bisnis Domestik dan kedua adalah Kontrak Bisnis Internasional. Adapun yang membedakan antara Kontrak Bisnis Domestik dengan Internasional adalah ada tidaknya unsure internasional. Unsur internasional dapat berupa para pihaknya, substansi yang diatur dan lain-lain. Sebagai contoh apabila dalam suatu kontrak. Sebagai contoh apabila dalam suatu kontrak bisnis para pihak yang mengikatkan diri adalah warga negara atau badan hukum asing maka hal ini sudah dapat dikategorikan sebagai Kontrak Bisnis Internasional.

Ciri khas atau karakteristik yang paling penting dari suatu kontrak adalah adanya kesepakatan bersama (mutual consent) para pihak. Kesepakatan bersama ini bukan hanya merupakan karakteristik dalam pembuatan kontrak, tetapi hal itu penting sebagai suatu niat yang diungkapkan kepada pihak lain.

Sistem Hukum yang Mempengaruhi Bisnis Internasional

1.      Hukum Nasional

2.      Dokumen Kontrak

3.      Kebiasaan Perdagangan Internasional

4.      Prinsip-prinsip Hukum Umum mengenai Kontrak

5.      Putusan Pengadilan

6.      Doktrin

7.      Perjanjian Internasional (mengenai kontrak

Prinsip-Prinsip Kontrak Bisnis Internasional

Prinsip-prinsip Kontrak Internasional UNIDROIT:

a.       Prinsip-prinsip Pengaturan

b.      Substansi Pengaturan

c.       Syarat Formal Kontrak

d.      Pilihan Hukum

e.       Signifikasi Prinsip UNIDROIT

Klausula Kontrak Bisnis Internasional

1.      Klausul Most-Favoured Nation (MFN) adalah klausul yang mensyaratkan perlakun non-diskriminasi dari suatu negara terhadap negara lainnya.

2.      Equal treatment (perlakuan sama) adalah klausul lainnya yang juga disyaratkan harus ada dalam perjanjian-perjanjian internasional.

---

[1] https://bnpds.wordpress.com/2008/05/20/kontrak-bisnis-internasional/, diakses pada 09/09/2016.

[2] http://megaoye.blogspot.co.id/2014/06/makalah-hukum-bisnis-kontrak-atau.html?m=1, diakses pada 15/09/2016.

[3] Huala Adolf, Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional, Bandung, PT Refika Aditama, 2008, hlm. 70.

DAFTAR PUSTAKA

Huala Adolf, Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional, PT Refika Aditama, Bandung, 2008

Afifah Kusumadara, Kontrak Bisnis Internasional: Elemen-Elemen Penting dalam Penyusunannya, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

http://ocw.usu.ac.id/course/download/10500000010-hukum-perusahaan/kn_508_slide_pengertian_dasar_kontrak_bisnis_internasional_yang_berdimensi_publik1.pdf

http://arizaekky.blogspot.co.id/2015/10/hukum-yang-berlaku-dalam-kontrak-bisnis.html

http://roniqueenet.blogspot.co.id/2012/05/sumber-hukum-perdagangan-internasional.html